Komisi Darurat Kemanusiaan Yang Dibentuk Oleh Masyarakat

Keberadaan pemerintah pada suatu negara adalah untuk mengatur segala hal yang berhubungan langsung dengan kelangsungan negara tersbebut. Setiap orang yang menempati di setiap posisi birokrasi suatu negara memiliki tugas mereka masing masing. Bahkan segala urusan yang berhubungan dengan kondisi suatu masyarakat pun juga sudah ada yang mengatur. Semua orang sudah tahu pastinya bahwa Indonesia adalah negara yang sudah cukup lama merdeka. Akan tetapi Indonesia sendiri belum dapat dikatakan merdeka sepenuhnya karena sebagian besar perekonomian Indonesia digerakkan oleh pemodal asing. Kondisi tersebut mambuat masyarakat Indonesia tidak mampu sama sekali untuk memasuki roda perekonomian tersebut hanya untuk memperbaiki status ekonominya sendiri.

Kerjasama

Memang kenyataan tersebut sungguh miris karena masyarakat Indonesia sendiri harus menjadi budak swasta di negaranya sendiri. Sudah seharusnya pemerintah lebih memperhatikan akan hal tersebut dan sudah seharusnya pula untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Namun sayangnya kinerja pemerintan sendiri terlalu lamban sehingga banyak masyarakat Indonesia yang berusaha hidup di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut banyak ditemukan di era kepemimpinan Presiden SBY. Banyak sekali tuntutan yang dilontarkan oleh rakyat kepada pemerintah dan bahkan media yang berfungsi sebagai penyambung lidah rakyat pun dapat dihiraukan. Hingga pada akhirnya pada masa pemerintahan Presiden SBY dibentukan komisi darurat kemanusiaan oleh masyarakat yang merasa hidupnya semakin sengsara dan tidak mengetahui cara untuk merubahnya.

Dengan adanya komisi tersebut maka dapat dimanfaatkan untuk menampung aspirasi berbagai masyarakat dapat ditampung dan disampaikan kepada pemerintah melalui perwakilan. Hingga pada akhirnya keberadaan komisi tersebut dapat memengaruhi pemerintah untuk membuat suatu kebijakan bantuan modal bagi setiap masyarakat yang membutuhkannya.

Bantuan modal tersebut diharapkan dapat membangkitkan usaha kecil mikro menengah. Kebijakan pemerintah tersebut cukup membantu, tetapi akan lebih baik jika masyarakat diberikan kepelatihan mengenai kewirausahan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. Hal tersebut agar modal yang diberikan kepada masyarakat dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Pemerintah juga dapat melakukan monitoring apakah usaha masyarakat tersebut berjalan atau tidak dan kebijakan tersebut harus diteruskan atau tidak.

Leave a Reply